BBTNLL Gelar Konsultasi Publik Penyusunan RPM 2026–2030, Perkuat Sinergi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TN Lore Lindu

Palu – Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menyelenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Taman Nasional Lore Lindu Tahun 2026–2030, Senin (26/10/2026) bertempat di Swiss-Bel Hotel Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penyempurnaan penyusunan dokumen dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, lembaga swadaya masyarakat serta pejabat struktural dan Penyuluh Kehutanan Lingkup BBTNLL.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan Kepala BBTNLL, Agus Arianto, S.Hut. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi, mengingat TNLL berbatasan langsung dengan 72 desa penyangga yang berada di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso dengan karakteristik, potensi serta kebutuhan masyarakat yang beragam. Beliau juga menekankan bahwa penyusunan RPM Tahun 2026–2030 merupakan upaya untuk memperkuat ketepatan sasaran program, kapasitas kelembagaan, pendampingan masyarakat serta pengembangan sumber penghidupan dan usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya dilihat dari jumlah kelompok yang dibina maupun bantuan yang disalurkan tetapi juga dari keberlanjutan usaha dan kontribusinya terhadap upaya menjaga kelestarian kawasan serta berkontribusi pada peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE).

Selanjutnya, Dr. Ismet Khaeruddin selaku Koordinator Provinsi GIZ FORCLIME Sulawesi Tengah menyampaikan sambutan sekaligus harapan agar seluruh peserta dapat mencermati draf dokumen RPM yang dibahas. Beliau menegaskan bahwa upaya konservasi hutan tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu diarahkan pada kegiatan yang telah memiliki dasar dan potensi untuk dikembangkan, antara lain usaha yang sudah berjalan, didukung ketersediaan sumber daya dan pasar serta memiliki kelompok atau mitra yang mampu memberikan pendampingan secara aktif. Pada akhirnya, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam dan kondisi ekologis kawasan TNLL yang merupakan bagian integral dari mandat pengelolaan kawasan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan singkat substansi Dokumen RPM yang disampaikan oleh Kamaluddin, S.Si., M.Si selaku Tim Penyusun. Pemaparan mencakup Jejak Pemberdayaan Masyarakat di TNLL dan Arah Pemberdayaan Masyarakat ke depan. Untuk menghimpun masukan secara lebih mendalam melalui sesi Focus Group Discussion (FGD), peserta kemudian dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan wilayah administratif target RPM, yakni Kelompok 1 membahas wilayah Kabupaten Sigi dan Kelompok 2 untuk wilayah Kabupaten Poso. Sesi ini dipandu oleh 2 fasilitator berpengalaman dari Universitas Tadulako yaitu Dr. Ir. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc. dan Dr. Hut. Ice Anugrah Sri, S.Hut., M.P.

Dalam diskusi ini, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman serta usulan program berdasarkan kondisi di lapangan. Pembahasan mencakup empat isu strategis, yaitu belum optimalnya kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat, terbatasnya alternatif sumber penghidupan yang selaras dengan konservasi, belum optimalnya pengembangan dan keberlanjutan usaha masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil diskusi kedua kelompok, sejumlah rumusan dan rekomendasi strategis berhasil dihimpun untuk penyempurnaan dokumen RPM Tahun 2026–2030 diantaranya:

1. Penguatan kelembagaan masyarakat. Mendorong peningkatan kapasitas kelompok, khususnya Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) dan Kelompok Tani Hutan (KTH), melalui pendampingan berkelanjutan, penguatan tata kelola organisasi, pembagian peran pengurus serta penyusunan program kerja kelompok.
2. Pengembangan usaha berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Mengoptimalkan potensi komoditas lokal seperti kopi, gula aren, kakao, madu, rotan, bambu, minyak kemiri, serta kerajinan kain kulit kayu. Pengembangan diarahkan pada peningkatan kualitas produk, diversifikasi olahan, nilai tambah dan perluasan akses pasar.
3. Optimalisasi potensi jasa lingkungan dan wisata alam. Mendorong pengembangan potensi wisata berbasis alam dan budaya, termasuk pengembangan paket wisata, peningkatan kapasitas masyarakat pengelola wisata, penyediaan sarana pendukung, serta promosi destinasi secara lebih luas.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif di luar kawasan. Mendorong alternatif sumber penghidupan masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan usaha produktif lainnya sesuai potensi serta kebutuhan masing-masing desa.
5. Penguatan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Memastikan setiap program pemberdayaan didukung pendamping yang memiliki kompetensi sesuai bidang usaha, disertai pengawasan pasca bantuan, evaluasi berkala serta penguatan kemampuan kelompok dalam mengelola usaha secara mandiri.
6. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Meningkatkan sinergi antara BBTNLL, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan dalam mendukung pelaksanaan program sesuai tugas, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik sebagai bentuk dukungan dan komitmen stakeholder untuk berkontribusi dan bersinergi dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Melalui kegiatan ini, BBTNLL berharap Dokumen RPM Tahun 2026–2030 tidak hanya menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tetapi juga menjadi acuan bersama dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di sekitar kawasan diharapkan dapat berjalan selaras dengan upaya mengurangi tekanan terhadap kawasan serta menjaga kelestarian ekosistem Taman Nasional Lore Lindu.

Penanggung jawab berita :
Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Website : https://bbtnlorelindu.ksdae.kehutanan.go.id/
YouTube : Balai Besar TN Lore Lindu
Facebook : Taman Nasional Lore Lindu
Instagram : bbtn_lorelindu
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bbtn_lorelindu